Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional 2017

Menjadi Inspektur upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional 2017 di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Selasa (2/5).

Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah "Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas" . Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana perubahan yang begitu cepat, dan menuntut kualitas yang tinggi.

Melalui tema ini juga, Pemerintah akan terus berupaya memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam kesempatan itu, saya juga menyerahkan secara simbolis gaji GTT dan PTT SMA/SMK Negeri se Kaltara, dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kaltara, penyerahan hasil akreditasi A pendidikan TK/PAUD dari Badan Akreditasi Provinsi, Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru.

Selain itu, saya juga menyerahkan secara simbolis Kartu Program Indonesia Pintar, serta menyerahkan juara 1 cerdas cermat 4 pilar bangsa tingkat provinsi.

Usai upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional 2017 di Lapangan Agatis Tanjung Selor, dilanjutkan dengan rapat bersama staf di ruang serba guna, Selasa (2/5) siang.

Berbagai hal dibahas agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan optimal. Terpenting, saya mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin hari kian meningkat.

Karenanya, saya selalu mendorong khususnya Kepala OPD untuk selalu berkreasi dan berinovasi sehingga keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Himbauan Pemberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Saya mengimbau kepada seluruh perusahaan atau pelaku dunia usaha yang ada di Kaltara, agar memberdayakan atau memprioritaskan tenaga kerja lokal. Terutama untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur, semisal BUMN yang mengerjakannya.

Kecuali tenaga teknis atau tenaga ahli yang di Kaltara belum ada, bisa mendatangkan tenaga dari luar. Selain dari itu, saya harapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Utamanya kepada masyarakat di sekitar perusahaan bekerja.

Tenaga kerja lokal yang diperkerjakan tentu harus tersertifikasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltara agar sesuai kebutuhan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPR-KP) Kaltara akan melakukannya langsung di lokasi pembangunan. Ini juga untuk memudahkan pelaksana proyek untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Tim sertifikasi tenaga kerja itu akan datang ke lokasi menggunakan Mobile Training Unit (MTU).

Pada 2016, ada 94 tenaga kerja lokal yang telah mengikuti sertifikasi tenaga kerja. Sementara pada 2017, 114 tenaga kerja dan asesor telah lulus sertifikasi.

Tasmiyah cucu ketiga Ameera Fatimah Wiranata

Tasmiyah cucu ketiga Ameera Fatimah Wiranata, anak pertama dari Titi dan Festy di Samarinda, Senin (1/5)

Pembangunan Pelabuhan Selimau

Insya Allah, pembangunan fisik Pelabuhan Pesawan di Selimau III, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Bulungan akan dimulai tahun 2018 mendatang. Tahun ini, lewat Dinas Perhubungan secara bertahap akan melakukan pembebasan lahan.

Dari kebutuhan lahan sekitar 60 ha, saya targetkan lahan yang bisa segera dibebaskan seluas 20 hektare. Dan untuk anggaran, tahun ini, telah dialokasikan Rp 1 miliar. Informasi Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Madjid, saat ini, sedang disiapkan penunjukan tim appraisal untuk menghitung standarisasi lahan yang akan dibebaskan

Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kaltara

Insya Allah, tahun ini sebanyak 1.500 rumah tidak layak huni akan dilakukan perbaikan. Informasi dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, alokasi anggaran yang disiapkan untuk membangun dan merehab rumah tidak layak huni tahun ini sebesar Rp 27,3 miliar.

Rumah Tidak Layak Huni yang akan Direhab
1. Kota Tarakan sebanyak 150 unit rumah
2. Kabupaten Nunukan sebanyak 576 unit rumah
3. Kabupaten Malinau sebanyak 193 unit rumah
4. Kabupaten Bulungan sebanyak 396 unit rumah
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 185 unit rumah
Total 1.500 Unit

Selamat Tahun Baru Imlek 2568

Selamat Tahun Baru Imlek 2568

Pembangunan Toko Indonesia

Insya Allah tahun ini pembangunan toko Indonesia atau melalui nomenklatur Pembangunan Revitalisasi Pasar Toko Perbatasan akan dimulai dengan kucuran dana dari pemerintah lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan sebesar Rp 2,5 miliar
Selain itu lewat APBN tahun 2017 :

Malinau

1.Perluasan 1 Unit Pasar Rp 4.170.228.000
2.Pengembangan 1 unit Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Rp 2.000.000.000

Nunukan
1.Pembangunan 4 Unit Pasar Baru Rp 2.500.000.000
2.Perluasan 2 Unit Pasar Rp 500.000.000
3.Penyediaan 1 unit Sarana Sistem Resi Gudang
Rp 3.000.000.000
4.Pengembangan 1 Unit Sarana Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Rp 2.000.000.000
5.Pembangunan Revitalisasi Pasar Toko Perbatasan
Rp 2.565.000.000

Pagu Dana Dari APBN 2017 Kalimantan Utara

Alhamdulillah upaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara kontinu berbuah perhatian pemerintah ke Kaltara terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, tahun ini, Kementerian Perhubungan menggelontorkan anggaran mencapai Rp 436 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan membangun sejumlah fasilitas penunjang sektor perhubungan seperti pelabuhan, lalu lintas dan peningkatan bandara, serta pembangunan kantor kepelabuhan yang ada di setiap kabupaten/kota.

Sebagai contoh pengembangan Bandara Juwata Tarakan sebesar Rp 106 miliar untuk perpanjangan landasan pacu dengan cara reklamasi atau penimbunan ke arah laut. Selain itu pengembangan landasan pacu di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.

Pagu dana dari APBN 2017
Di Sektor Perhubungan
1. Bandara Juwata Tarakan Rp. 106,186,737,000.00
2. Bandara R.A.Bessing Malinau Rp. 29,000,000,000,00
3. Bandara Tanjung Harapan Tjs Rp. 81,913,525,000.00
4. Bandara Nunukan Rp. 75,922,460,000.00
5. Bandara Yuvai Semaring Long Bawan
Rp. 53,385,613,000.00
6. Bandara long Apung Rp. 30,000,000,000.00
7. Lalu lintas Angkutan Jalan Rp. 9,000,000,000.00
8. Distrik navigasi Rp 28,000,000,000.00
9. Pelabuhan Sei Nyamuk (NNK) Rp. 11,447,000,000.00
10. KSOP Tarakan Rp. 12,000,000,000.00

Kerja Sama Dengan Pihak Luar Untuk Peningkatan Mutu

Saya instruksikan kepada pimpinan RSUD Tarakan agar banyak menjalin kerjasama dengan pihak luar khususnya dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan kualitas sumber daya manusia.
Bila perlu, pihak manajemen RSUD Tarakan dapat menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit internasional yang ada di negara tetangga, misalnya Malaysia dan Singapura.

Saya juga minta pihak manajemen secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
Salah satunya melalui Pemberian perhatian khusus bantuan-bantuan SDM kesehatan seperti Wajib Kerja Spesialis (WKS) , pendidikan profesi utk pemahiran dan pemandirian dokter setelah lulus pendidikan dokter.

Selain itu program penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan atau program Internshif Dokter, dan Nusantara Sehat (NS) supaya dapat tersalurkan dengan baik.

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Pemprov Kaltara

11 Jabatan Pimpinan Pratama di Pemprov Kaltara akan Dilakukan Seleksi Terbuka.

Pendaftaran Ditutup 13 Februari dan bagi ASN yang memenuhi syarat silahkan mendaftar
1 KEPALA BIRO HUKUM II.b
2 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN II.b
3 KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOKOL II.b
4 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH II.a
5 KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH II.a
6 KEPALA DINAS DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL II.a
7 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH II.a
8 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN II.a
9 KEPALA DINAS KEHUTANAN II.a
10 KEPALA DINAS KESEHATAN II.a
11 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL II.a

Dikembalikannya Pengelolaan Listrik Kota Tarakan kepada PT PLN

Selama 13 tahun masyarakat Indonesia di Kota Tarakan, Provinsi Kaltara tidak menikmati tarif listrik bersubsidi dari Negara, karena pada tahun 2003 pengelolaan listrik Kota Tarakan diserahkan kepada swasta -PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN Tarakan)-, sehingga masyarakat membayar tarif listrik jauh lebih mahal daripada tarif listrik nasional.

Alhamdulillah, terhitung hari Jum'at, 6 Januari 2017, Saya sebagai Gubernur Kaltara telah meresmikan pengelolaan listrik Kota Tarakan dikembalikan kepada PT PLN (Persero) sebagai wujud amanah UUD 1945, dan terhitung 1 Januari 2017 masyarakat Indonesia di Kota Tarakan telah menikmati tarif listrik nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. 

Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltara menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Wapres RI Bapak Jusuf
Kalla
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri BUMN
4. Menteri ESDM
5. Kepala BKPM
6. Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM
7. Dirut PT PLN Persero